FiatJustisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 3, Juli-September 2015. ISSN 1978-5186 EKSISTENSI LEMBAGA NEGARA DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Existence of State Institutions in the Enforcement of Human Rights in Indonesia Muhammad Amin Putra Fakultas Hukum, Universitas Indonesia email: muhammadaminputra@ In the framework of the protection and enforcement of
Sebagai negara hukum, Indonesia tentu memiliki lembaga penegak hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian bagi seluruh rakyatnya. Ada empat lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian di Indonesia yakni Kepolisian, Mahkamah Konstitusi MK, Mahkamah Agung MA, dan Pengadilan Militer. Kepolisian memiliki peran dalam penangkapan, penyitaan dan penyidikan kepada masyarakat yang tidak taat hukum. Lembaga ini juga bertanggungjawab rutin melakukan pemeriksaan surat-surat yang diterbitkan oleh Kepolisian. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi bertugas menangani kasus-kasus hukum di atas meja peradilan. Terutama dalam kasus persengketaan yang memang belum ada yurisprudensinya. Gedung Mahkamah Agung. Foto Fanny Kusumawardhani/kumparanBerbeda dengan itu, Mahkamah Agung berperan dalam mengadili perkara-perkara tingkat kasasi. Mahkamah Agung juga memiliki hak memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai penjatuhan grasi dan yang terakhir adalah Pengadilan Militer. Lembaga ini dibentuk atas pertimbangan keamanan negara. Ada tingkatakan dalam lembaga ini, yaitu Peradilan Militer tingkat A berada di kota tempat KODAM dan Peradilan Militer tingkat B berada di kota tempat KOREM.
4Lembaga Penegak Hukum dan Fungsinya. written by nurlaili nurlaili September 11, 2016. Dalam pembelajaran ilmu pendidikan kewarganegaraan, kita mengenal berbagai bentuk lembaga di Indonesia. Mulai dari eksekutif, legislatif hingga yudikatif. Untuk menjamin keadilan hukum yang berlaku di Indonesia.
Berikutdasar hukum yang melandasi terbentuknya lembaga peradilan di Indonesia, merujuk pada buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 1. Pancasila sila kelima, yang berbunyi: ADVERTISEMENT. "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab IX ayat (2) dan (3) yang berbunyi:
Mengutipmodul PPKN Kelas XII (2020), berikut peran dari Polri,
D pengadilan ad hoc. E. Komisi Pemberantasan Korupsi. Pembahasan: Dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa maupun pihak lain dibentuk Komisi Yudisial.
HOZFGh. 9jgavdqhil.pages.dev/8159jgavdqhil.pages.dev/4159jgavdqhil.pages.dev/1329jgavdqhil.pages.dev/7639jgavdqhil.pages.dev/8919jgavdqhil.pages.dev/709jgavdqhil.pages.dev/3209jgavdqhil.pages.dev/8769jgavdqhil.pages.dev/489jgavdqhil.pages.dev/6769jgavdqhil.pages.dev/8879jgavdqhil.pages.dev/5249jgavdqhil.pages.dev/4089jgavdqhil.pages.dev/7219jgavdqhil.pages.dev/728
dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum